Bawaslu Jakpus–Sudin Pendidikan Jalin Sinergi, Pendidikan Pengawasan Pemilu Masuk Sekolah

Jakarta Pusat – Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat menjalin sinergi dengan Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat guna mendorong pendidikan pengawasan pemilu masuk ke lingkungan sekolah. Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi yang digelar di Blok C Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2026). 

Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangkey, menegaskan bahwa kolaborasi dengan dunia pendidikan merupakan langkah strategis untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada generasi muda sejak dini. “Melalui kolaborasi dengan Sudin Pendidikan, kami berharap pendidikan pengawasan pemilu dapat menjadi bagian dari proses pembelajaran yang membangun kesadaran demokrasi siswa. Generasi muda perlu dibekali pemahaman yang baik agar ke depan mereka tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga menjadi warga negara yang peduli terhadap integritas pemilu,” ujar Christian.
Menurutnya, sekolah menjadi ruang yang tepat untuk membangun kesadaran kritis pelajar terhadap pentingnya pengawasan dalam setiap tahapan pemilu. Dengan pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan, pendidikan demokrasi diharapkan tidak hanya bersifat seremonial, melainkan menjadi bagian dari aktivitas edukatif di sekolah.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Jakarta Pusat, M. Halman Muhdar, menjelaskan bahwa kerja sama serupa sebelumnya telah dilakukan dalam bentuk sosialisasi pada momentum Pemilu maupun Pilkada.
“Sebelumnya kegiatan yang kami lakukan lebih bersifat sosialisasi. Ke depan kami ingin merancang skema yang lebih sistematis dan berkelanjutan sehingga pendidikan pengawasan pemilu dapat menjadi bagian dari aktivitas edukatif di sekolah,” kata Halman.
Ia menambahkan, sebagian besar siswa SMA saat ini akan menjadi pemilih pemula pada Pemilu 2029. Oleh karena itu, pembekalan literasi demokrasi dinilai penting agar para pelajar memiliki pemahaman yang komprehensif tentang proses pemilu serta mampu berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab.

Halman juga menyoroti tantangan perkembangan media sosial yang membuat generasi muda mudah terpapar berbagai informasi, termasuk yang belum tentu benar. Pendidikan demokrasi, menurutnya, perlu dibarengi dengan penguatan kemampuan menyaring informasi serta memahami praktik demokrasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat, Aderiswanto, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Bawaslu Jakarta Pusat. Ia menilai kolaborasi tersebut penting sebagai bagian dari penguatan pilar demokrasi dan upaya membentuk karakter siswa yang kritis serta bertanggung jawab.“Investasi pendidikan demokrasi yang kita mulai sekarang ini akan berdampak pada kualitas pemilih di masa depan, termasuk pada Pemilu 2029,” ujarnya.
 

Audiensi turut dihadiri Anggota Bawaslu Jakarta Pusat Wahidin, Kepala Subbagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Jimmi Mustafa, Kepala Subbagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bertoni S., serta jajaran staf kedua instansi.
Melalui sinergi ini, Bawaslu Jakarta Pusat dan Sudin Pendidikan Wilayah I berharap pendidikan pengawasan pemilu dapat terintegrasi secara berkelanjutan di sekolah, sekaligus melahirkan generasi muda yang berintegritas dan peduli terhadap kualitas demokrasi.