Bawaslu JakPus Gelar Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Tahun 2024

Jakarta. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Jakarta Pusat – Menggelar kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan dengan tema “Strategi Pengawasan Dalam Rangka Pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2024 tingkat Kota Jakarta Pusat”, di Ibis Style, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (21/6/2024). 

Dalam sambutannya, M. Halman Muhdar selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Kota Jakarta Pusat menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan hari ini berangkat dari semangat kita untuk terus melakukan upaya agar tahapan-tahapan Pilkada 2024, kita pastikan berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada.

“Pilkada biasanya memiliki tensi yang lebih tinggi ketimbang Pemilu. gesekan antar pendukung pun biasanya lebih besar di Pilkada. Kami berharap semua pihak ikut mengambil bagian dan berperan aktif dalam mengawasi Pilkada 2024.” Ujar Halman.

Kami memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Harapannya hasil dari sosialisasi pada kegiatan hari ini dapat diteruskan ke masyarakat luas. Bahwa paradigma pengawasan Bawaslu saat ini adalah pencegahan atau preventif, buka represif. Dalam pengertian setiap pengawasan yang dilakukan selalu mendahulukan langkah mencegah, bila pencegahan sudah dilakukan, tetapi pelanggaran masih tetap terjadi maka tindak represif atau penindakan baru dilakukan. Tambah Halman yang selanjutnya membuka kegiatan secara resmi.

Adapun dua narasumber yang dihadirkan pada kegiatan kali ini yaitu Ahsanul Minan (Dosen Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA)) yang memaparkan materi dengan tajuk “Pengawasan Pilkada 2024”, dan Yosep Yusdiana (Pegiat Pemilu) memaparkan materi dengan tajuk “Strategi Peran Masyarakat Sipil dalam Pengawasan Partisipatif”.

Untuk diketahui, hadir dalam kegiatan tersebut Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Jakarta Pusat. Selain itu peserta terundang pada kegiatan tersebut, yaitu Kesbangpol Jakarta Pusat, Ketua Panwascam se-Kota Jakarta Pusat, Tokoh Masyarakat dari setiap kecamatan di Jakarta Pusat, serta pihak eksternal lainnya seperti perwakilan media, pengurus Disabilitas dan organisasi mahasiwa. (Jr)