Bawaslu Jakarta Pusat Jajaki Kolaborasi Pendidikan Demokrasi Bersama Sudin Pendidikan Wilayah II Jakarta Pusat

Jakarta Pusat — Bawaslu Kota Jakarta Pusat melakukan audiensi dengan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Pusat pada Rabu, 25 Februari 2026. Kegiatan yang berlangsung di Gedung D Kantor Wali Kota Jakarta Pusat ini menjadi langkah awal penjajakan kolaborasi program pendidikan demokrasi bagi pelajar di wilayah Jakarta Pusat.

Audiensi dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangkey, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Wahidin, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H), M. Halman Muhdar, serta Kepala Subbagian Pengawasan dan Humas, Jimmi Mustafa. Sementara dari pihak Sudin Pendidikan Wilayah II Jakarta Pusat, hadir Kepala Suku Dinas, Bambang Eko Prabowo, beserta jajaran.

Dalam pertemuan tersebut, M. Halman Muhdar menyampaikan bahwa sebagai ibu kota negara, Jakarta memiliki posisi strategis dalam membangun budaya demokrasi sejak dini. Ia menegaskan bahwa penguatan literasi kepemiluan dan pengawasan partisipatif perlu ditanamkan kepada generasi muda, khususnya di lingkungan sekolah.

Menurutnya, Bawaslu Jakarta Pusat menyampaikan formulasi program yang dapat diintegrasikan dengan kegiatan sekolah, sehingga siswa tidak hanya memahami teori demokrasi dan kepemiluan, tetapi juga memiliki kesadaran sebagai bagian dari ekosistem pengawasan partisipatif.

“Para siswa nantinya diharapkan dapat menjadi penghubung dalam menyosialisasikan tema-tema demokrasi dan kepemiluan di lingkungan pendidikan. Kami ingin membangun keterikatan yang kuat, baik secara komunikasi maupun emosional, sehingga mereka merasa memiliki program ini dan terdorong untuk terlibat secara berkelanjutan,” ujar Halman.

Ketua Bawaslu Kota Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangkey, turut menegaskan bahwa kolaborasi dengan dunia pendidikan merupakan strategi pencegahan yang berorientasi jangka panjang. Menurutnya, penguatan integritas demokrasi tidak cukup dilakukan menjelang tahapan pemilu saja, tetapi harus dimulai dari proses edukasi yang berkelanjutan.

“Bawaslu tidak hanya berfokus pada pengawasan saat tahapan berlangsung, tetapi juga pada upaya pencegahan melalui pendidikan. Pelajar hari ini adalah pemilih dan bahkan penyelenggara di masa depan. Karena itu, penting bagi kita untuk membangun kesadaran demokrasi yang kuat sejak sekarang,” tegas Christian.

Ia menambahkan bahwa kerja sama ini diharapkan tidak bersifat seremonial, melainkan menjadi program yang terstruktur dan berkelanjutan melalui nota kesepahaman (MoU) yang memuat skema kegiatan, sasaran, serta indikator capaian yang jelas.

Menanggapi hal tersebut, Bambang Eko Prabowo menyambut baik inisiatif kolaborasi yang ditawarkan. Ia menilai bahwa siswa membutuhkan pengayaan wawasan di luar kurikulum formal, terutama dalam menghadapi derasnya arus informasi di era digital.

Menurutnya, banyak siswa memperoleh informasi melalui media sosial yang belum tentu terverifikasi kebenarannya. Karena itu, kehadiran Bawaslu dalam memberikan edukasi yang terstruktur dan berbasis regulasi menjadi sangat relevan.

“Pada prinsipnya kami sangat terbuka untuk kolaborasi, selama substansinya jelas dan benar-benar memberikan manfaat bagi siswa. Jika nantinya dituangkan dalam MoU, tentu akan lebih terarah dan berkelanjutan,” ungkap Bambang.

Ia juga menekankan pentingnya perencanaan teknis yang matang, termasuk penentuan sasaran peserta serta penyesuaian jadwal dengan agenda sekolah agar pelaksanaan kegiatan berjalan efektif tanpa mengganggu proses belajar mengajar.

Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh antusiasme. Kedua belah pihak sepakat bahwa sinergi ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat pendidikan demokrasi di kalangan pelajar Jakarta Pusat.

Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan nilai-nilai integritas, partisipasi, dan kesadaran pengawasan dapat tumbuh sejak dini, sehingga generasi muda Jakarta Pusat siap menjadi bagian dari demokrasi yang berkualitas dan bertanggung jawab.