Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu / Pemilihan Bersama Stakeholder Kota Adm. Jakarta Pusat

Jakarta, Bawaslu Kota Adm. Jakarta Pusat melaksanakan koordinasi pengawasan tahapan pemilu / pemilihan bersama seluruh stakeholder di wilayah Kota Adm. Jakarta Pusat di Hotel Mercure, Jakarta, Cikini pada hari Rabu, 5 Mei 2021. Koordinasi ini dihadiri oleh Burhanuddin selaku Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Denny R selaku perwakilan dari Walikota Kota Adm. Jakarta Pusat, Polres Metropolitan Jakarta Pusat, Kodim 0501 Jakarta Pusat, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Pegadilan Negeri Jakarta Pusat, Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat, KPU Kota Adm. Jakarta Pusat, Suban Kesbangpol Kota Adm. Jakarta Pusat, Sudin Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Adm. Jakarta Pusat, Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Pusat, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba, Dewan Kota Jakarta Pusat, dan Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA).

Burhanuddin selaku Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam sambutannya menyampaikan bahwa koordinasi ini telah dirancang oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk peningkatan kapasitas dari penyelenggara pemilu terutama Bawaslu sebagai pengawas.pemilu / pemilihan. “Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengharapkan dengan adanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang telah dilaksanakan saat ini maka tidak akan ada lagi masalah dengan data pemilih jika telah memasuki masa tahapan pemilu / pemilihan yang akan datang” sambungnya. Selanjutnya beliau juga menyampakan “Bawaslu dalam meningkatkan kapasitas pengawas pemilu beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara berkala seperti Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) termasuk melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan pengawasan partisipatif dimasyarakat” tutupnya.

Selanjutnya Ketua Bawaslu Kota Adm. Jakarta Pusat, M. Halman Muhdar menyamoaikan prinsip utama Bawaslu pada masa tidak adanya pemilu / pemilihan yaitu dengan melaksanakan koordinasi untuk menjaga partisipasi dari masyarakat serta menjaga pola strategi dan membenahi sisi yang belum optimal di Bawaslu Kota Adm. Jakarta Pusat. “Kami berharap seluruh stakeholder diwilayah Jakarta Pusat harus solid dan mengefektifkan kerja lintas lembaga dalam mengawasi jalannya pemilu / pemilihan” katanya.

Walikota Kota Adm. Jakarta Pusat yang diwakili Asisten Pemerintahan Bapak Denny R. menyatakan dalam sambutannya bahwa "kegiatan yang dilakukan Bawaslu Kota Jakarta Pusat adalah kegiatan yang baik dalam rangka melakukan kordinasi, sinkronisasi data kependudukan dan sinergitas antar lembaga yang ada di wilayah Kota Adm. Jakarta Pusat.” katanya. Diakhir sambutannya Denny menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Adm. Jakarta Pusat menerima dan membuka diri kepada seluruh stakeholder terutama Bawaslu dan KPU Kota Adm. Jakarta Pusat untuk berdiskusi maupun berkoordinasi. Sambutan Danny sekaligus membuka acara Koordinasi Pengawasan Tahapat Pemilu / Pemilihan secara resmi.

Ahmad Dahlan Anggota KPU Kota Adm. Jakarta Pusat menyampaikan bahwa "pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang sedang dilaksanakan saat ini oleh KPU merupakan data yang bersal dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang diberikan ke KPU Kota setiap 6 (enam) bulan sekali. Jadi dengan adanya momen ini KPU Kota Adm. Jakarta Pusat berharap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dapat diperbaharui setiap bulannya dan menjadikannya lebih baik kedepannya". Kemudian, Dahlia Umar Ketua Netfid Indonesia menyampaikan bahwa "pentingnya dilaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sebagai tolak ukur menentukan orang-orang yang berhak menjadi pemilih". Selanjutnya beliau juga menyampaikan mengenai pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan karena Pengawasan pemutakhiran dan pencatatan data pemilih adalah kegiatan berkesinambungan dari penyusunan Daftar Pemiih Sementara/Berkelanjutan hingga Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Editor: (ARPS)