Ketua Bawaslu Jakpus Dorong Peserta P2P Jadi Kader Pengawas Pemilu 2029

Bawaslu Kota Jakarta Pusat menegaskan pentingnya pengawasan partisipatif masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi dan integritas pemilu mendatang.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangkey dalam kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Bawaslu Kota Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).

Dalam arahannya, Nelson menjelaskan bahwa program pengawasan partisipatif merupakan agenda nasional dari Bawaslu RI yang dilaksanakan hingga tingkat daerah dengan dukungan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

“Pengawasan partisipatif merupakan agenda Bawaslu RI yang dilimpahkan ke Bawaslu Kota Jakarta Pusat dan dibantu oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa tahapan menuju Pemilu 2029 membutuhkan proses panjang dan persiapan yang matang, termasuk dalam aspek penguatan sumber daya pengawasan.

“Ada sekitar 20 bulan proses persiapan menuju Pemilu 2029. Bahkan pada tahun 2027 juga akan ada proses pergantian komisioner di tingkat Bawaslu RI, provinsi hingga kabupaten/kota,” katanya.

Menurut Nelson, keberhasilan pengawasan pemilu tidak mungkin hanya dilakukan oleh penyelenggara semata. Karena itu, kehadiran peserta P2P dinilai penting sebagai mitra strategis Bawaslu di tengah masyarakat.

“Pengawasan pemilu tidak mungkin berhasil tanpa keterlibatan peserta P2P dan masyarakat,” tegasnya.

Ia pun membuka peluang kepada para peserta untuk turut bergabung menjadi pengawas pemilu di tingkat kecamatan atau Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) pada tahapan Pemilu 2029 mendatang.

Kegiatan P2P sendiri diikuti oleh 25 peserta yang berasal dari unsur masyarakat dan alumni penyelenggara pemilu, dengan materi penguatan pengawasan partisipatif, pelaporan pelanggaran pemilu, hingga pengawasan berbasis digital.