HUT ke-8 Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Jakarta Pusat Dorong Penguatan Kelembagaan dan Pengawasan Partisipatif

Jakarta Pusat — Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat menggelar kegiatan refleksi dalam rangka memperingati HUT ke-8 Bawaslu Kabupaten/Kota, Rabu (19/8/2026), di Kantor Bawaslu Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan kelembagaan sekaligus memperkuat strategi pengawasan Pemilu ke depan.

Kegiatan dihadiri Ketua dan Anggota Bawaslu Jakarta Pusat, Ketua dan Anggota KPU Jakarta Pusat, Ketua Dewan Kota Jakarta Pusat, Ketua FKDM Jakarta Pusat, unsur Kesbangpol Jakarta Pusat, serta perwakilan organisasi mahasiswa dan media.

Dalam sambutannya, Kepala Sekretariat Bawaslu Jakarta Pusat, Yunanto Dwi Prabowo, menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-8 Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan kelembagaan dan memperkuat peran Bawaslu dalam mengawal demokrasi.

Menurut Yunanto, pengawasan Pemilu tidak hanya membutuhkan struktur dan substansi hukum yang kuat, tetapi juga budaya hukum yang tumbuh di tengah masyarakat. Karena itu, pendidikan politik dan pengawasan partisipatif menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap proses demokrasi.

Hal senada disampaikan Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangkey. Ia menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota telah menjadi lembaga permanen sejak 2018. Posisi tersebut memiliki arti strategis karena kerja pengawasan bersentuhan langsung dengan masyarakat hingga tingkat kecamatan, kelurahan, dan TPS.

Nelson menilai penguatan kelembagaan perlu terus dilakukan melalui konsolidasi, kajian, evaluasi, serta peningkatan kapasitas jajaran pengawas. Terlebih, dinamika regulasi kepemiluan dan persiapan tahapan Pemilu mendatang membutuhkan kesiapan seluruh jajaran penyelenggara.

“Penguatan kelembagaan harus terus dilakukan, karena kerja-kerja demokrasi pada akhirnya berada di tingkat kabupaten/kota dan bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujarnya.

Nelson juga mengajak mahasiswa, media, akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menjadi mitra strategis Bawaslu. Kritik, saran, serta masukan dari berbagai pihak dinilai penting sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pengawasan.

Melalui momentum HUT ke-8 ini, Bawaslu Jakarta Pusat berkomitmen menjadikan refleksi kelembagaan sebagai pijakan untuk memperkuat pengawasan yang profesional, berintegritas, dan semakin dekat dengan masyarakat.