Bawaslu Kota Jakarta Pusat Audiensi dengan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Perkuat Sinergi Keterbukaan Informasi Publik

Jakarta — Bawaslu Kota Jakarta Pusat melakukan audiensi dengan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada Selasa, 28 April 2026, di Kantor Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antarlembaga guna meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik serta mendukung penguatan demokrasi.

Audiensi dibuka oleh Ketua Bawaslu Kota Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangkey. Dalam sambutannya, Christian menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari fungsi kelembagaan yang harus terus diperkuat seiring perkembangan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel.

Ia menyampaikan bahwa Bawaslu Kota Jakarta Pusat berkomitmen meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui sistem kerja yang responsif dan sesuai regulasi. Menurutnya, hubungan baik antara Bawaslu Kota Jakarta Pusat dan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menjadi modal penting untuk memperluas kolaborasi ke depan.

“Kami berharap komunikasi dan hubungan yang telah terjalin dapat terus dikembangkan melalui berbagai program bersama, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Christian.

Anggota Bawaslu Kota Jakarta Pusat, Dimas Triyanto Putro, menjelaskan bahwa audiensi tersebut merupakan bagian dari agenda konsolidasi demokrasi yang tengah dijalankan Bawaslu dengan berbagai pemangku kepentingan. Ia menilai Komisi Informasi merupakan mitra strategis dalam mendukung tata kelola informasi publik di lingkungan Bawaslu.

Dimas juga menyampaikan apresiasi atas capaian Bawaslu yang berhasil meraih predikat Informatif dalam penilaian keterbukaan informasi publik. Menurutnya, pencapaian tersebut tidak lepas dari arahan dan pendampingan Komisi Informasi selama proses penilaian berlangsung.

“Meraih predikat informatif tentu menjadi kebanggaan, namun mempertahankannya jauh lebih menantang. Karena itu kami hadir untuk terus belajar dan memperkuat koordinasi dengan Komisi Informasi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Jakarta Pusat, Yunanto Dwi Prabowo, menekankan bahwa audiensi ini juga menjadi bagian dari penguatan reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu. Ia menyebut evaluasi keterbukaan informasi dapat menjadi bahan perbaikan berkelanjutan bagi lembaga dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Kami ingin terus belajar dan berkoordinasi agar pelayanan informasi publik di Bawaslu Kota Jakarta Pusat semakin baik, cepat, tepat, dan akuntabel,” ujar Yunanto.

Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum Bawaslu Kota Jakarta Pusat, Bertoni Sibarani, menambahkan bahwa keterbukaan informasi yang baik turut mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Menurutnya, pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) harus terus diperkuat agar informasi kelembagaan semakin mudah diakses publik.

Di sisi lain, Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Ferid Nugroho, menyambut baik kunjungan Bawaslu Kota Jakarta Pusat. Ia menegaskan bahwa Komisi Informasi selalu membuka ruang koordinasi, konsultasi, dan pendampingan bagi badan publik yang berkomitmen meningkatkan kualitas layanan informasi.

“Komisi Informasi selalu membuka kesempatan bagi badan publik untuk berkonsultasi dan berdiskusi. Harapannya, setiap lembaga dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi secara transparan, akuntabel, dan responsif,” tutur Ferid.

Ferid juga mendorong Bawaslu Kota Jakarta Pusat untuk terus menghadirkan inovasi layanan informasi, termasuk melalui pemanfaatan media digital serta program edukasi publik bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum mengenai demokrasi serta hak atas informasi publik.

Melalui audiensi ini, Bawaslu Kota Jakarta Pusat dan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berharap kerja sama yang telah terjalin dapat semakin erat, sehingga mampu mewujudkan tata kelola informasi publik yang profesional, terbuka, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.