Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Jakpus Intens Ikuti Peningkatan Kapasitas Kehumasan

Foto Bersama Pimpinan Bawaslu DKI Jakarta Bersama Seluruh Peserta

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Kota Jakarta Pusat – Mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas Kehumasan, yang dilaksanakan oleh Bawaslu DKI Jakarta, di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk, Jakarta, Sabtu (15/6/2024) dan Minggu (16/6/2024). 

Kegiatan bertema “Sinergi Kehumasan Bawaslu Dengan Media Dalam Mensukseskan Pilkada Tahun 2024, dihadiri langsung oleh kordiv P2H M. Halman Muhdar dan Wahidin, selaku kordiv HPS, serta staf bidang Humas Bawaslu Jakarta Pusat, Jordy Julius Slamat. Dan jajaran anggota Pengawas tingkat kecamatan terkai kehumasan.

“Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dalam komunikasi dan publikasi informasi maupun pembuatan konten, khususnya SDM Seksi komunikasi. Selain itu, dalam rangka meningkatkan transparansi pengawas pemilu, dalam penanganan isu dan krisis yang dihadapi.” Ujar Kabag Pengawasan dan Humas Afifuddin, saat menyampaikan laporan dalam acara pembukaan.

Afif menambahkan kegiatan ini upaya tingkatkan kompetensi pemberitaan, penyajian informasi, pengelolaan media yang baik, serta edukasi untuk pengawasan partisipatif kepada masyarakat dalam menjaga integritas Pilkada Serentak 2024.

Sementara itu, anggota Bawaslu DKI Jakarta Reki Putra Jaya, menyampaikan hasil rakor bersama Forkopimda, terkait NIK yang akan dinonaktifkan. Baik bagi warga sudah meninggal, maupun yang tidak lagi tinggal berdomisili sesuai domisili eKTP.

“Hasil kesepakatan dalam rakor kemarin, proses penyusunan data pemilih, KPU akan berpegang kepada prinsip de jure, misalnya warga yang belum 17 tahun, sepanjang memiliki bukti dokumen sudah kawin maka yang bersangkutan akan diinput dalam daftar Pemilih. Hal ini perlu kita sampaikan agar publik mengetahui kebijakan penertiban NIK oleh Dukcapil DKI tidak berkaitan dengan hak memilih” Ujar Reki.

Lebih lanjut Reki mengingatkan kedepan tugas kita dalam mengawasi coklit lumayan berat, karena bersamaan dengan pelaksanaan vermin calon perseorang, sehingga kita perlu berpedoman kepada prinsip akuntabilitas. 

“Strategi Humas kedepan perlu intens komunikasi dengan berbagai pihak, seperti Pemda, Kepolisian, TNI, Pemantau Pemilihan, Disabilitas dan Stakeholder lain yang ada di wilayah. Humas tidak hanya di ruang internal tapi perlu perjumpaan fisik kepada berbagai stakeholder di lapangan untuk mendekatkan kelembagaan kita dengan berbagai pihak pinting tersebut.” Pungkas Reki.

Sementara itu, Kordiv Humas dan Datin, Bawaslu DKI Jakarta Quin Pegagan dalam sambutannya saat membuka acara tersebut, menyampaikan tugas kita sebagai pengawas adalah suatu panggilan yang memerlukan integritas yang baik, sebagai modal untuk membangun relasi dengan media. 

“Apalagi yang mau kita jadikan bahan dalam membangun kemitraan dengan media bila integritas penyelenggara tidak kita jaga dengan baik.” Pungkas Quin.

Sisi penting lain yang perlu kita pahami adalah terkait beban kerja yang alami teman-teman kita dalam melaksanakan tugas vermin, hal itu memang terlihat tidak mudah karena perlu tenaga ekstra, perlu ketelitian dan keseriusan dalam menjalankan tugasnya. Hal itu perlu teman-teman tahu agar harmonisasi dalam sinergi tetap bisa terjaga baik.

“Harapannya di tahapan Pilkada kali ini, kita perkuat kualitas pengawasan dan tetap bertekad untuk mewujudkan kualitas Pilkada 2024 di DKI Jakarta, yang pemungutan suaranya akan dilakukan pada 27 November 2024, mendatang.” Tutup Quin.

Untuk diketahui, hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha, Anggota Bawaslu DKI Jakarta Quin Pegagan, Reki Putera Jaya, Burhanuddin, Sakhroji, dan Benny Sabdo serta Afifuddin Kabag Humas dan Pengawasan DKI Jakarta. 

Selain itu peserta terundang pada kegiatan tersebut, yaitu anggota Bawaslu Kota dan Kab, jajaran Panwascam se-DKI Jakarta, yang membidangi kehumasan serta pihak eksternal, yaitu perwakilan media, pengurus disabilitas, pemantau pemilu, mahasiswa dan jajaran sekertariat di lingkungan Bawaslu DKI Jakarta. (Jr/Mh).

Tag
Bawaslu Jakarta Pusat
SDM Bawaslu Jakpus