Perkuat Internal, Bawaslu Jakarta Pusat Tekankan Peningkatan SDM dan Etika Kerja

Jakarta – Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat menggelar kegiatan penguatan internal bagi seluruh jajaran Sekretariat pada Senin, 4 Agustus 2025. Kegiatan ini dipimpin oleh Anggota Bawaslu Jakarta Pusat, Widya Rastika Wulan, yang juga menjabat sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat.

Dalam arahannya, Widya menekankan pentingnya memanfaatkan masa non-tahapan untuk memperkuat kualitas internal lembaga, khususnya dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), sistem kerja, serta kedisiplinan.

"Masa non-tahapan adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi. Selain itu, penting juga bagi tiap bidang untuk saling berbagi ilmu dan memperkuat kolaborasi," ujar Widya.

Tak hanya soal peningkatan kompetensi, Widya juga menyoroti pentingnya perbaikan sistem kerja. Menurutnya, sistem dan prosedur kerja harus dievaluasi secara berkala demi meningkatkan efektivitas organisasi.

"Kita perlu memperkuat alur kerja dan sistem administrasi. Konsistensi dalam dokumentasi, pelaporan, serta koordinasi antarpihak harus terus dijaga," tegasnya.

Widya turut mengajak seluruh jajaran untuk melakukan refleksi atas kinerja sebelumnya. Ia menilai kritik dan saran harus diterima sebagai bagian dari proses evaluasi yang konstruktif.

"Refleksi ini bukan sekadar melihat ke belakang, tapi sebagai upaya memperbaiki diri ke depan. Kritik dan saran adalah bentuk kepedulian yang harus kita terima dengan terbuka," tambahnya.

Menutup arahannya, Widya juga menekankan pentingnya etika dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara.

"Disiplin bukan hanya soal hadir tepat waktu, tapi juga soal tanggung jawab. Kita harus menjaga etika, integritas, dan netralitas dalam setiap langkah kerja kita," pungkasnya.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Bawaslu Jakarta Pusat dalam menciptakan lingkungan kerja yang profesional, responsif, dan siap menghadapi tantangan pengawasan pemilu ke depan.